ANALISIS PROSES AKREDITASI PUSKESMAS SINDANG BARANG KOTA BOGOR TAHUN 2018
DOI:
https://doi.org/10.32832/pro.v2i2.1794Abstrak
Pada tahun 2019 akreditasi akan menjadi persyaratan PPK 1 sebagai provirder JKN. Akreditasi Puskesmas adalah upaya peningkatan mutu kinerja, melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelengaraan pelayanan dan program
serta penerapan manajemen resiko. Data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017 menyatakan bahwa jumlah Puskesmas di indonesia yang telah terakreditasi sebanyak 4.223 Puskesmas dari 9.825 Puskesmas yang berada di indonesia. Untuk di wilayah kota bogor sendiri baru 10 puskesmas yang
terakreditasi dari 25 puskesmas yang berada di wilayah kota bogor, dan pada tahun 2018 Dinas Kesehatan menargetkan 6 Puskesmas untuk terakreditasi salahsatunya puskesmas Sindang Barang.
Dari buku laporan Jumlah kunjungan pasien di Puskesmas Kota Bogor tercatat bahwa Puskesmas Sindang Barang memiliki kunjungan pasien tertinggi di antara Puskesmas-Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai mana
proses akreditasi Puskesmas Sindang Barang Kota Bogor dengan mengunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, telaah dokumen dan wawancara langsung terhadap informan. Informan berjumlah 5 orang dan instrumennya yaitu pedoman wawancara mendalam, daftar tilik obsrvasi serta daftar tilik telaah dokumen. Saran melakukan pelatihan tentang
standar dan instrumen akreditasi kepada seluruh karyawan di puskesmas dan meningkatkan Koordinasi antar karyawan
Referensi
Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
Arief. Mustafa. (2012). Implementasi Kebijakan Larangan Meroko pada Kantor Kementrian kesehatan tahun 2012. Depok:UI.
Bugin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
Daviani, Gracetiara Mera. (2015). Skripsi. Analisis Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi Semarang:UNDIP.
Dedi, Kuswenda. (2013). Akreditasi Puskesmas. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar.
Dinas Kesehatan Profinsi Jawa Barat. (2016). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bandung : Dinkes Jabar.
Dinas Kesehatan Profinsi Jawa Barat. (2016). Profil Kesehatan Jawabarat 2016. Bandung: Dinkes Jabar.
Dinas Kesehatan Kota Bogor. (2017). Profil Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2017. Bogor: Dinkes Kota Bogor,.
Fatimah, Rifqah. (2016). Analisis Proses Persiapan Akreditasi Puskesmas Diwilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016. Program.
Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor.
Fakultas Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun. (2015). Buku Pedoman Penyusunan Skripsi. Bogor:Fikes Uika.
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Jakarta: Mentri Perencanaan Pembanngunan Nasional.
Kememntrian kesehatan. (2015). Instrumen Akreditasi Puskesmas.Jakarta:Mentri Kesehatan
Kementrian Kesehatan. (2016). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta:2017.
Kementrian Kesehatan. (2017). Data Dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta:2017.
Leonarda,Renate. (2011). Gambaran Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Bersalin Asih Jakarta tahun 2011. Depok:UI.
Maghfiroh, Lailatul. & Rachmah,N,R. (2017). Analisis Kesiapan Puskesmas Damangan Kota Madiun Dalam Menghadapi Akreditasi. Program studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakulas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga:Jurnal MKMI,VOL.13 No.
Muninjaya,A. Gde. (2013). Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta:EGC.
Nazir,M. (2011). Metode Penelitian. Bogor:Ghalila Indonesia.
Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44. (2016). Pedoman Manajemen Puskesmas. Jakarta : Permenkes.
Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46. (2015). Akreditasi Puskesmas ,Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Jakarta : Permenkes.
Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75. (2014). Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Permenkes.
Peraturan Mentri Kesehtan Republik Indonesia Nomor 71. (2013). Pelayanan
Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta : Permenkes.
Peresiden Republik indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Puskesmas Sindang Barang. (2017). Laporan Tahunan Puskesmas Sindang Barang Tahun 2017. Bogor:Puskesmas Sindang Barang.
Riyandi, Rezki. (2015). Mutu Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Nergri Islman Syarif Hidayatuloh Jakarta.
Rofita, Amalia. (2017). Gambaran Kesiapan Akreditasi Tahun 2017 Pada Kelompok Administrasi dan Manajemen di Puskesmas Sunduro Kabupaten lumajang. Progrsm Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
Siregar, Dewi, Sari, Ratna. (2017).[]Peran Kepemimpinan Kepala Puskrsmas Dalam Upaya Persipan Puskesmas Binjai Estate Menuju.
Akreditasi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara Medan tahun 2018.
Sopacua, EviePoerwani. (2006). Akreditasi Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pelaynan Rumah sakit.Buletin Penelitian Sistem Kesehatan.Vol.9 No.3.
Sujarweni,Wiratmaja.V. (2014). Metodelogi Penelitian Lengkap Peraktis dan Mudah Dipahami.Yogyakarta:Pustaka baru prees.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sulistiawati. (2016). Gambaran Implementasi Akreditasi Puskesmas Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara. Jurnal Jumatik. Volume 2 Nomor 2, 89-99.
