PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN ILEGAL YANG MELEWATI IZIN TINGGAL

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang melewati izin tinggal (overstay). Fenomena pekerja migran non-prosedural masih banyak terjadi, di mana sebagian PMI berangkat tanpa mengikuti mekanisme hukum yang berlaku atau menjadi ilegal setelah masa izin tinggal mereka habis. Kondisi ini menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, perdagangan orang, penipuan, hingga pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang terjadi pada kasus pekerja migran di Kamboja yang dipaksa bekerja dalam operasi judi online ilegal.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan studi kepustakaan, menganalisis bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan terkait lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada PMI, baik yang berstatus legal maupun ilegal. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga pemulangan ke Indonesia. Pemerintah juga membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengawasi penempatan dan memberikan perlindungan kepada PMI.Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan terhadap PMI ilegal dan overstay masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan yurisdiksi di negara lain, minimnya literasi hukum calon pekerja migran, serta adanya praktik perekrutan ilegal oleh agen yang tidak bertanggung jawab. Status ilegal PMI sering kali membatasi akses mereka terhadap perlindungan hukum dan layanan publik di negara penempatan.

Kata Kunci: Pekerja Migran, Perlindungan Hukum, Melewati Izin Tinggal