INTEGRASI KONSEP SYIRKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM: ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS AKUNTANSI KELUARGA

Penulis

  • Ali Ambar Institut Syariah Negeri Junjungan, Bengkalis
  • Irawan Fakhrudin Mahalizikri Institut Syariah Negeri Junjungan, Bengkalis
  • Ema Nirwana Institut Syariah Negeri Junjungan, Bengkalis
  • Dariana Institut Syariah Negeri Junjungan, Bengkalis

DOI:

https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.25286

Abstrak

Pengelolaan keuangan keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan perkawinan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pengelolaan kekayaan, perlindungan hak ekonomi pasangan, dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif Islam, konsep syirkah yang berkembang dalam fikih muamalah dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami kerja sama ekonomi suami dan istri. Namun, hubungan tersebut perlu dianalisis dengan memperhatikan perbedaan antara akad syirkah dan rezim harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi konsep syirkah dalam hukum perkawinan Islam melalui perspektif tata kelola keuangan dan akuntabilitas akuntansi keluarga. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perkawinan, literatur fikih muamalah, manajemen keuangan, dan akuntansi. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara prinsip kerja sama ekonomi, pengambilan keputusan keuangan, pengendalian sumber daya, pencatatan transaksi, dan pertanggungjawaban keuangan keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan syirkah, seperti amanah, kejelasan hak dan kewajiban, kesepakatan, serta tanggung jawab, dapat menjadi landasan etis bagi tata kelola keuangan keluarga. Sementara itu, akuntansi keluarga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mendokumentasikan pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban secara sistematis. Integrasi tersebut berpotensi mendukung transparansi, pengendalian keuangan, dan perlindungan hak ekonomi suami dan istri. Meskipun demikian, pencatatan akuntansi dan prinsip kerja sama tidak dengan sendirinya menentukan status kepemilikan harta, yang tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan hukum perkawinan Islam, manajemen keuangan, dan akuntabilitas akuntansi keluarga.

 

Kata kunci: syirkah, hukum perkawinan Islam, tata kelola keuangan, akuntabilitas, akuntansi keluarga.

Referensi

Amaliawati, Novita. "Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/52338

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. Hukum Harta Bersama Perkawinan Islam dengan Konsep Ekonomi Islam (Syirkah).” Riau Law

Journal, 9(1), 58–72. https://doi.org/10.30652/rlj.9.1.58-72

Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. 1991. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indarwati, Aulia Khusna Tri, dan Isroqunnajah. "Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Maliki Interdisciplinary Journal 4, no. 9 (2026): 752-759.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan kompilasi Hukum Islam.

Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Purba, Zainal Arifin, dan Fatimah. "Pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syari'ah." El-Qanuniy 8, no. 1 (2022): 14-34.

R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Rahmatillah, Deni, dan A. N. Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." Hukum Islam 17, no. 2 (2017): 152-171.

Ruhimat, Mamat. 2017. “Teori Syirkah dalam Pembagian Harta Bersama bagi Istri yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya di Pengadilan Agama.” ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(1). https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4853.

Weygandt, Jerry J., Paul D. Kimmel, dan Donald E. Kieso. 2022. Financial Accounting with International Financial Reporting Standards. Wiley.

Diterbitkan

2026-11-13

Cara Mengutip

Ambar, A., Mahalizikri, I. F., Nirwana, E., & Dariana. (2026). INTEGRASI KONSEP SYIRKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM: ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS AKUNTANSI KELUARGA. YUSTISI, 13(3), 428–438. https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.25286

Terbitan

Bagian

Artikel